KEDIRI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi salah satu ikhtiar penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, tujuan baik tersebut terus dibayangi oleh persoalan keamanan pangan.
Kabar tentang siswa yang mengalami mual, muntah, diare, hingga harus mendapatkan penanganan medis setelah mengonsumsi makanan MBG kembali muncul di sejumlah daerah.
Kasus serupa bahkan terjadi dalam jumlah besar. Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan pelajar dilaporkan menjadi korban. Di Jayapura, Papua, kejadian serupa juga terjadi dengan jumlah korban mencapai ratusan orang.
Kabupaten Kediri pun tidak luput dari persoalan tersebut. Pada Juli lalu, ratusan penerima manfaat MBG dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program tersebut.
Jika ditarik lebih jauh, sejak program ini berjalan, persoalan keamanan pangan menjadi salah satu tantangan yang harus mendapat perhatian serius.
Pertanyaannya kemudian sederhana: sebenarnya apa yang salah?
Sulit jika seluruh persoalan hanya diarahkan kepada jenis menu. Nasi, ayam, ikan, sayur, buah, tahu, dan tempe bukanlah makanan asing bagi masyarakat. Semua bahan tersebut setiap hari dikonsumsi tanpa selalu menimbulkan persoalan.
Persoalannya justru bisa berada pada proses di balik sepiring makanan.
Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, kebersihan peralatan, suhu penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, hingga waktu makanan diterima dan disantap oleh siswa. Semua tahapan tersebut merupakan bagian dari rantai keamanan pangan yang harus dijaga.
Memasak untuk keluarga tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk ratusan bahkan ribuan anak.
Semakin besar jumlah makanan yang diproduksi, semakin besar pula potensi masalah apabila satu bagian dari sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kesalahan kecil dalam proses produksi atau distribusi dapat berdampak besar. Satu dapur bermasalah, misalnya, bukan hanya membuat satu atau dua orang sakit. Dalam skala besar, dampaknya bisa dirasakan ratusan penerima makanan secara bersamaan.
Itulah sebabnya kasus keamanan pangan dalam program MBG perlu dilihat sebagai persoalan sistem, bukan semata-mata kesalahan individu.
Evaluasi pun semestinya tidak berhenti pada mengganti menu atau mencari siapa yang harus disalahkan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan dari hulu sampai hilir. Mulai bahan datang hingga makanan berada di tangan anak-anak.
Nah, di tengah persoalan tersebut, izinkan saya menyampaikan sebuah usulan yang tentu saja lebih banyak unsur bercandanya.
Bagaimana kalau urusan MBG diserahkan saja kepada warung lalapan?
Misalnya, warung lalapan yang sudah menjadi langganan masyarakat.
Hampir di setiap kecamatan, bahkan di banyak desa, kita bisa menemukan warung semacam itu. Ketika malam tiba, rasanya tidak terlalu sulit mencari ayam goreng, lele, nila, bebek, tahu, tempe, lengkap dengan sambal.
Menariknya, pelanggan datang silih berganti setiap hari.
Namun, kita jarang mendengar kabar sebuah warung lalapan membuat satu kampung harus berbondong-bondong masuk puskesmas karena keracunan makanan secara bersamaan.
Tentu saja perbandingan ini tidak bisa diterapkan secara mentah.
Mengelola program nasional dengan jutaan penerima manfaat jelas jauh lebih kompleks dibandingkan menjalankan sebuah warung makan.
Namun, candaan tersebut menyimpan satu pelajaran sederhana: kepercayaan pelanggan dibangun dari konsistensi kualitas.
Warung makan tidak bertahan hanya karena papan namanya besar atau promosi yang menarik. Mereka bertahan karena pelanggan percaya makanan yang dibeli aman, rasanya konsisten, dan layak dikonsumsi.
Sekali pelanggan merasa dirugikan atau sakit setelah makan, bukan tidak mungkin mereka akan memilih warung lain.
Dengan kata lain, menjaga kualitas bagi warung makan merupakan kebutuhan langsung untuk mempertahankan pelanggan.
Prinsip sederhana semacam itu sebenarnya juga relevan dalam program MBG.
Makanan bergizi memang penting. Tetapi makanan bergizi yang tidak aman justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Tujuan program bukan sekadar membuat anak kenyang. Lebih dari itu, makanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menjamin keamanan dan kesehatan penerimanya.
Orang tua pun harus memiliki keyakinan bahwa makanan yang dikonsumsi anak mereka telah melalui proses yang aman dan terkontrol.
Karena itu, setiap kasus keracunan semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Bukan hanya untuk mengetahui apa yang menyebabkan makanan bermasalah, tetapi juga untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di tempat lain.
Apakah persoalannya berada pada bahan baku? Dapur? Proses memasak? Penyimpanan? Distribusi? Waktu konsumsi? Atau lemahnya pengawasan?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas.
Terlepas dari perdebatan mengenai ketepatan sasaran maupun keberlanjutan program MBG, satu hal semestinya tidak boleh ditawar: makanan untuk anak harus aman.
Kalau setiap beberapa pekan masyarakat kembali mendengar kabar keracunan massal, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya dapurnya.
Sistemnya juga harus dibenahi.
Sebab pada akhirnya, sepiring makanan yang baik bukan hanya tentang kandungan gizi dan rasa. Ada tanggung jawab besar di baliknya: memastikan makanan tersebut sampai kepada anak dalam kondisi aman, sehat, dan layak dikonsumsi.
Kalau warung lalapan bisa menjaga pelanggan datang kembali karena rasa dan kepercayaan, program MBG tentu harus mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar: menjaga kepercayaan jutaan orang tua terhadap makanan yang disantap anak-anak mereka.
Dan kalau soal sambal, itu urusan masing-masing. Mau pedas atau tidak, yang penting jangan sampai sepiring makanan bergizi justru berakhir di ruang IGD.(red/lis)
0 Komentar