Tangis Silmy Karim Pecah Saat Bacakan Eksepsi Kasus Dugaan Pemerasan Imigrasi


soeratimoer.online, Jakarta - Suasana persidangan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tipikor Jakarta diwarnai momen emosional. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menangis ketika menyampaikan pesan kepada anak-anak dan keluarganya saat membacakan eksepsi, Kamis (5/11/2026).

Silmy hadir dengan membawa nota keberatan setebal 19 halaman. Pada bagian awal, ia membacakan dokumen tersebut dengan suara lantang dan tegas. Namun, ketika pembahasannya menyentuh kondisi keluarga yang turut menghadapi dampak perkara, suaranya terdengar semakin pelan hingga akhirnya tak mampu menahan air mata.

"Kepada anak-anak dan keluarga saya yang menanggung beban perkara ini bersama saya, saya sampaikan terima kasih atas kesabaran dan doa mereka," kata Silmy di hadapan majelis hakim.

Setelah menyelesaikan pembacaan eksepsi, Silmy kembali duduk di kursinya. Ia kemudian terlihat mengusap wajah dengan sapu tangan.

Dalam nota keberatan itu, Silmy juga menyampaikan harapannya untuk kembali berkontribusi bagi negara apabila hakim memutuskan bahwa dirinya tidak terbukti bersalah.

"Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak bersalah, saya siap kembali mengabdikan pengalaman saya untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Duduk Perkara Dugaan Pemerasan

Dalam perkara ini, Silmy didakwa menerima uang senilai Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pelayanan pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dakwaan terhadapnya telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan Kamis (29/10/2026). Silmy tidak menjadi satu-satunya terdakwa karena perkara tersebut juga menyeret enam pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra sebagai Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, serta Bagus Bramantyo yang menjabat Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Dua terdakwa lainnya yakni Gusti Benardiansyah, staf Subdit Izin Tinggal, dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.

Jaksa menduga para terdakwa menyalahgunakan jabatan dengan meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada pemohon dokumen keimigrasian. Dalam dakwaan disebutkan, proses pelayanan sengaja dibuat berlarut-larut, dipersulit, bahkan dokumen tidak diterbitkan apabila pemohon tidak memenuhi permintaan tersebut.

Sejumlah layanan yang diduga menjadi sasaran pungutan meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta proses perubahan status keimigrasian atau ALTUS. Permohonan dalam kondisi darurat juga disebut termasuk dalam praktik tersebut.

Nilai pungutan diduga disesuaikan dengan jenis layanan yang diajukan. Pemohon perubahan status dari ITK ke ITAS disebut diminta membayar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Sementara untuk perubahan ITAS menjadi ITAP, besaran uang yang diminta berkisar Rp2,5 juta sampai Rp8 juta per pemohon.

Dari rangkaian dugaan praktik tersebut, jaksa menyebut total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp168.972.869.091 atau sekitar Rp168,9 miliar.

Silmy dan para terdakwa lainnya didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (red.ASM)

Posting Komentar

0 Komentar