soeratimoer.online, Magelang - Permohonan penangguhan penahanan tengah disiapkan oleh dua tersangka kasus dugaan korupsi klaim fiktif BPJS Kesehatan di RSU Padma Lalita, Kabupaten Magelang. Mereka adalah mantan Direktur RSU Padma Lalita, Tri Wuryaningsih, dan wakil direktur berinisial BM yang diketahui merupakan putra Tri.
Keduanya telah menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Magelang sejak Selasa (3/11/2026). Melalui kuasa hukumnya, Satria Budi, Tri dan BM berencana meminta penangguhan penahanan pada Rabu (4/11/2026).
Satria mengatakan, rencana tersebut sebenarnya sudah muncul sehari sebelumnya. Namun, pengajuan belum dapat dilakukan karena sejumlah hal yang belum memungkinkan.
Salah satu alasan yang disampaikan keluarga adalah kondisi Tri yang telah berusia 74 tahun. Ia disebut membutuhkan konsumsi obat secara rutin serta harus menjalani pengaturan pola makan tertentu karena kondisi kesehatannya.
Keluarga berharap permohonan itu dapat dipertimbangkan. Mereka juga menyatakan Tri bersedia tetap mengikuti seluruh tahapan proses hukum dan tidak akan menghambat penyidikan.
"TW berjanji tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan kooperatif," kata Satria.
Komitmen serupa juga disampaikan BM. Menurut kuasa hukumnya, BM bersedia bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri jika permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan.
Satria menambahkan, kliennya itu mengaku belum memahami perkara yang menjeratnya karena merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan.
"BM sendiri bilang bingung karena merasa tidak bersalah. Saya belum detail kenapa dia berkata seperti itu," bebernya.
16.930 SEP Diduga Fiktif
Kasus yang menyeret dua petinggi RSU Padma Lalita di Kecamatan Muntilan tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi pengajuan klaim layanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
Temuan awal perkara ini muncul pada 2023 setelah Tim Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran.
Kejanggalan bermula ketika verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan ketidaksesuaian dalam dokumen administrasi klaim rumah sakit. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan mencocokkan data pasien yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi sebenarnya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah nama pasien dalam dokumen klaim ternyata tidak pernah memperoleh layanan medis di rumah sakit tersebut.
"Ditemukan bahwa pasien-pasien tersebut tidak pernah berobat atau dirawat di RSU Padma Lalita," ungkap Vidi di Kantor Kejari Kabupaten Magelang, Selasa.
Dalam penyidikan, Tri yang memimpin RSU Padma Lalita selama 2000 hingga 2023 diduga menjadi pihak yang menginisiasi program pengobatan gratis pada pertengahan 2017. Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan data pelayanan kesehatan yang tidak pernah terjadi untuk mengajukan klaim.
Tri diduga menyusun rekam medis palsu dan mengarahkan sejumlah bawahannya memasukkan data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif melalui aplikasi VClaim BPJS Kesehatan.
Penyidik mencatat, hingga 2022 terdapat 16.930 SEP yang diduga dibuat untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap yang sebenarnya tidak pernah menerima pelayanan di RSU Padma Lalita.
Dana hasil pencairan klaim tersebut diduga masuk ke rekening operasional rumah sakit. Tri kemudian disebut turut mengatur penyaluran dana kepada BM untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan melunasi utang pribadinya.
"Uang diberikan ke BM untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar seluruh utang TW," ungkap Vidi.
Kerugian Negara Lebih dari Rp22 Miliar
Nilai klaim yang diduga bermasalah dalam perkara ini sebelumnya diperkirakan mencapai Rp29 miliar. Setelah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara ditetapkan sebesar Rp22.194.972.800.
Selain menelusuri aliran dana, Kejari Kabupaten Magelang juga melakukan pelacakan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Magelang, Ferdi Ferdian Dwirantama, menyampaikan bahwa penyidik telah menyiapkan langkah penyitaan terhadap 22 sertifikat aset milik Tri dan BM. Sertifikat tersebut diketahui masih digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank.
Ferdi menyebut, berdasarkan informasi dari pihak bank, nilai aset secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Salah satu aset yang masuk dalam penelusuran tersebut adalah bangunan rumah sakit.
"Menurut keterangan bank, secara persil, asetnya senilai Rp 200 miliar. Termasuk bangunan rumah sakit," imbuh Ferdi.
Atas dugaan perbuatannya, Tri dan BM dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Kejari Kabupaten Magelang menegaskan, proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Rencana pengajuan penangguhan penahanan oleh kedua tersangka tidak menghentikan proses penyidikan maupun penuntutan. (red.ASM)

0 Komentar